Jasa Pengurusan izin PBG Kalimantan Timur

Selamat datang di Udars Konsultan Jasa pengurusan PBG (persetujuan bangunan gedung) di Kalimantan Timur Kaltim

Apa Itu PBG?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. PBG menggantikan fungsi IMB yangberlaku sebelumnya dengan beberapa perubahan.

Udars konsultan menyediakan jasa konsultan pengurusan izin PBG dengan biaya yang sangat terjangkau

.

.

Fungsi dan Pentingnya PBG

Memiliki PBG bukan sekadar pemenuhan kewajiban hukum, tetapi memiliki fungsi krusial bagi pemilik properti:

1. Legalitas Properti: Memberikan payung hukum yang kuat bagi pemilik bangunan agar terhindar dari sanksi administratif maupun pembongkaran.

2. Kepastian Standar Keamanan: Proses PBG memastikan bahwa struktur bangunan telah diperhitungkan secara teknis untuk menghadapi risiko bencana, seperti gempa bumi atau kebakaran.

3. Syarat Transaksi Finansial: PBG menjadi dokumen wajib saat Anda hendak mengajukan kredit bank (KPR), menjaminkan aset, atau melakukan transaksi jual beli properti.

4. Peningkatan Nilai Aset: Bangunan dengan izin yang lengkap memiliki nilai jual dan prestise yang lebih tinggi di pasar properti.

Mekanisme Pengajuan Melalui SIMBG

Seluruh proses pengajuan PBG kini dilakukan secara daring melalui sistem terintegrasi yang disebut SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung). Hal ini memangkas birokrasi dan meminimalisir praktik pungutan liar.

Dokumen yang Diperlukan:

Secara garis besar, dokumen yang harus disiapkan terbagi menjadi dua:

• Data Umum: KTP, sertifikat tanah, dan bukti bayar PBB.

• Data Teknis: Rencana arsitektur, rencana struktur, serta rencana utilitas (mekanikal, elektrikal, dan plumbing).

Tahapan Proses:

1. Pendaftaran: Pemohon mengunggah dokumen ke situs SIMBG.

2. Pemeriksaan Dokumen: Dinas terkait akan memeriksa kelengkapan administrasi dan teknis.

3. Konsultasi: Jika diperlukan, akan ada sesi konsultasi antara pemohon dengan Tim Profesi Ahli (TPA) atau Tim Teknis untuk menyempurnakan desain bangunan.

4. Penerbitan Retribusi: Pemohon melakukan pembayaran retribusi daerah.

5. Penerbitan PBG: Setelah pembayaran terkonfirmasi, dokumen PBG akan diterbitkan secara elektronik.

Sanksi Membangun Tanpa PBG

Pemerintah bersikap tegas terhadap pelanggaran perizinan ini. Pemilik yang nekat membangun tanpa PBG dapat dikenakan sanksi berupa:

• Peringatan tertulis.

• Penghentian sementara kegiatan pembangunan.

• Pembekuan hingga pencabutan izin.

• Perintah pembongkaran bangunan.